Pembagian Kekuasaan Menurut Para Ahli

Pembagian Kekuasaan Menurut Para Ahli

Pembagian Kekuasaan Menurut Para Ahli

Pembagian Kekuasaan Menurut Para Ahli

       Jika berbicara tentang sistem pemerintahan tanpa membicarakan pula tentang pembagian kekuasaan, maka akan memunculkan kepincangan karena sistem pemerintahan  sebagai suatu totalisas dari komponen legislatif, eksekutif dan yudikatif yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. (Baca juga : Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan)

       Dalam postingan ini tidak digunakan istilah “pemisahan kekuasaan” tetapi digunakan istilah “pembagian kekuasaan”, karena sistem pemerintahan di Indonesia tidak menganut paham pemisahan kekuasaan.

       Bebrapa paham pembagian kekuasaan yang sangat menonjol adalah faham dari John Locke, Montesquieu, van Vollenhoven. Donner dan Goodnow.

Pembagian kekuasaan negara menurut John Locke

       John Locke dituangkan dalam bukunya yang berjudul two treaties of government. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan negara hendaknya dibagi ke dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif yang masing-masing terpisah satu dari yang lain.

  1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
  2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang
  3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

       Teori pembagian kekuasaan negara John Locke ini lahir terlebih dahulu dari teori trias politika Montesquieu. Namun karena teori ini lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan Locke terhadap negaranya sendiri yakni Inggris yang pada saat itu memiliki banyak koloni, maka teori ini hanya berlaku di Inggris dan tidak terlalu mempengaruhi negara-negara lain. (Baca juga artikel lain pada : Jagatnatha temple Hindus praying place)

Pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu

       Di dalam bukunya L’Espirit des Lois, Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.

  1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
  2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang
  3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

       Berbeda dengan Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, maka Montesquieu memasukkan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan tersendiri.

       Montesquieu adalah seorang bangsawan bergelar “Baron” tetapi sangat menentang kekuasaan absolut raja-raja Perancis. Raja-raja absolut di Perancis beranggapan bahwa raja adalah “tetesan ilahi”. Dasarnya ialah teori teokrasi lama yang beranggapan bahwa kekuasaan raja itu diperoleh langsung dari Tuhan. Sebagai seorang hakim, keputusannya sewenang-wenang bisa dibatalkan oleh seorang raja. Pengalaman pahit tersebut membuat Montesquieu berpikir bahwa sudah seharusnya ada pembagian kekuasaan.

Pembagian kekuasaan negara menurut van Vollenhoven

       Menurut van Vollenhoven, kekuasaan negara dapat dibagi dalam empat fungsi yang oleh Wongsonegoro dipergunakan istilah “caturpraja” yaitu:

  1. Bestuurrecht ( Hukum Keprajaan ),
  2. Politierecht ( Hukum Kepolisian ),
  3. Justitierecht ( Hukum Peradilan ), dan
  4. Regelaarsrecht ( Hukum Perundang-Undangan ).

       Berbeda dengan pendapat Montesquieu, bestuur menurut van Vollenhoven tidak hanya melaksanakan undang-undang saja tugasnya, karena dalam pengertian negara hukum modern tugas bestuur itu adalah seluruh tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali beberapa hal ialah mempertahankan hukum secara preventif (preventive rechtszorg), mengadili (menyelesaikan perselisihan) dan membuat peraturan (regeling). (Baca juga artikel lain pada : Beautiful Red Rose Flower)

Pembagian kekuasaan negara menurut Donner

       Menurut Donner, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, yaitu;

  1. Bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan;
  2. Bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang ditetapkan itu.

Pembagian kekuasaan negara menurut Goodnow

       Sementara Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa di istilahkan dengan dwipraja, yaitu:

  1. Policy making function (fungsi pembuatan kebijakan); dan
  2. Policy executing function (fungsi pelaksanaan kebijakan).

       Namun dari pandangan bebrapa ahli tersebut tentang Pembagian kekuasaan negara diatas, pandangan yang paling berpengaruh didunia mengenai soal ini adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

       Itulah postingan artikel tentang Pembagian Kekuasaan Menurut Para Ahli yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini dengan harapan semoga postingan artikel tentang Pembagian Kekuasaan Menurut Para Ahli diatas dapat menambah wawasan kita tentang pembagian kekuasaan. (Baca juga artikel lain pada : Soal PAS Geografi Kelas 11 Semester 1)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[smartslider3 slider=2]