Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

       Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. (Baca juga : Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari)

       Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional.

  1. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara.
  2. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara.
  3. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

       Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhannya di dalam pelaksanaan tugasnya.

       Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika seseorang harus melakukan korupsi atau penyelewengan harta negara lainnya dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan.

       Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan lepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. (Baca juga artikel lain pada : Lirih Rindu di Kesunyian Malam)

       Selain itu, nilai spiritualitas menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan.

Nilai-nilai Pancasila

       Bagian dari nilai-nilai Pancasila tidak terlepas dari akar budaya yang ada di Indonesia. Akar budaya tersebut melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan di Indonesia. Berikut nilai-nilai Pancasila, diantaranya :

Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

  • Pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa.
  • Menjamin penduduk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing.
  • Tidak memaksa warga Negara untuk beragama tertentu, namun diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
  • Melarang hidup Atheisme di Indonesia. Atheisme yaitu ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa.
  • Penyelenggaraan pemerintahan menjamin tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama, saling toleransi antarumat beragama.
  • Negara memfasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya agama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap warga negara.
  • Penyelenggaraan pemerintahan menjadi fasilisator atau mediator ketika terjadi konflik antar umat beragama.

Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab

  • Memahami manusia sebagai makluk Tuhan yang universal.
  • Mengakui adanya martabat manusia.
  • Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
  • Memahami bahwa manusia memiliki daya cipta, rasa, dan karsa yang tidak sama dengan makhluk lain.
  • Mewujudkan keadilan dan peradaban yang kuat.
  • Penyelenggaraan pemerintahan memperlakukan dengan adil seluruh penduduk yang tinggal di wilayahnya.

Nilai Sila Persatuan Indonesia

  • Nasionalisme
  • Cinta bangsa dan tanah air Indonesia yang merupakan bagian dari nasionalisme.
  • Mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika
  • Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
  • Menghilangkan penonjolan kekuasaan dan kekuatan yang berdasarkan perbedaan keturunan, suku, dan warna kulit.
  • Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan antar rakyat Indonesia.
  • Penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki nilai pengertian asionalisme, yaitu nilai yang menganggap kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  • (Baca juga artikel lain pada : Cinta Tumbuh Subur dari Jauh)

Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

  • Mengakui bahwa nilai kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat sebagai ciri negara demokrasi. Demokrasi dalam arti umum adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
  • Dalam penyelenggara pemerintahan, semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
  • Dalam mengambil keputusan, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan manfaat musyawarah untuk mencapai mufakat.
  • Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.
  • Pemimpin penyelenggara pemerintahan dari level paling bawah sampai level paling tinggi yaitu seseorang yang mampu membuat kebijakan dan dapat menerima usul serta kritik dari rakyatnya.
  • Gotong royong dalam mencapai tujuan bersama merupakan nilai yang harus dianut oleh penyelenggaraan pemerintahan.

Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

  • Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti dinamis sesuai perkembangan zaman menuju arah yang lebih baik.
  • Penyelenggara pemerintahan memiliki prinsip yang cinta akan kemajuan dan pembangunan.
  • Seluruh kekayaan alam dan lainnya merupakan milik negara yang digunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
  • Melindungi segenap bangsa Indonesia agar masyarakat bisa bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya dalam rangka membangun Indonesia.
  • Penyelenggara pemerintahan berusaha mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

       Itulah postingan kami tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini dengan harapan semoga postingan kami tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan diatas dapat menambah wawasan kita tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. (Baca juga artikel lain pada : Soal PAS Fisika Kelas 11 Semester 1)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[smartslider3 slider=2]